Jejak Kesultanan Bacan di Labuha: Dari Pusat Rempah Maluku Utara ke Kota Kabupaten

Menelusuri jejak Kesultanan Bacan di Labuha, dari masa kejayaan rempah Maluku Utara hingga kini menjadi ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.

Jejak Kesultanan di Tanah Bacan

Pagi di Labuha ditandai suara perahu motor yang menepi di dermaga, sementara pedagang di sekitar pasar mulai menata dagangan. Di kota kecil ini, jejak masa lalu bukan sesuatu yang jauh. Nama Bacan melekat pada pulau, kecamatan, dan ingatan kolektif warga. Kesultanan Bacan adalah salah satu dari empat kesultanan besar di Maluku Utara bersama Ternate, Tidore, dan Jailolo. Wilayah kekuasaannya mencakup Pulau Bacan dan sekitarnya, dan pada masa kejayaannya Bacan dikenal sebagai salah satu simpul perdagangan rempah di kawasan timur Nusantara.

Posisi geografis Labuha di pantai selatan Pulau Bacan membuatnya menjadi pintu masuk alami bagi pelayaran dari arah selatan Maluku. Kapal dagang dari Banda, Seram, hingga pedagang dari Jawa dan Tiongkok disebut dalam berbagai catatan lama pernah singgah di perairan Bacan. Rempah seperti cengkih dan pala menjadi komoditas yang menarik perhatian pedagang asing, dan dari situlah pengaruh kesultanan tumbuh, bukan hanya sebagai kekuasaan politik tetapi juga sebagai pengelola jalur dagang.

Dari Pusat Rempah ke Kota Kabupaten

Memasuki abad ke-16 dan ke-17, kepentingan kolonial Eropa mulai merambah Maluku Utara. Portugis, Spanyol, kemudian Belanda datang dengan tujuan menguasai perdagangan rempah. Di Bacan, pengaruh asing itu tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan langsung, tetapi melalui perjanjian, monopoli dagang, dan campur tangan dalam urusan internal kesultanan. Jejak kolonial di Labuha lebih banyak tampak pada pola administrasi dan bangunan pemerintah yang kemudian berdiri di kawasan itu.

Setelah Indonesia merdeka, sistem kesultanan tidak lagi menjadi struktur pemerintahan formal. Namun, identitas Bacan tetap hidup dalam nama daerah, adat, dan lembaga sosial warga. Ketika Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk pada awal 2000-an, Labuha ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten. Status ini mengubah wajah Labuha dari kota kecamatan menjadi pusat pemerintahan dengan kantor dinas, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lain yang tumbuh perlahan.

Perubahan itu tidak menghapus lapisan sejarah sebelumnya. Di beberapa titik, warga masih menyebut kawasan tertentu dengan nama lama yang terkait kesultanan. Masjid dan makam tua di sekitar Bacan menjadi penanda yang dijaga, meski tidak semua bangunan asli bertahan karena faktor usia dan iklim tropis.

Wajah Labuha Hari Ini

Labuha hari ini adalah kota kecil dengan luas 2,40 km² dan penduduk sekitar 7.249 jiwa berdasarkan data 2020. Kepadatan penduduknya relatif tinggi untuk ukuran kota kabupaten di Maluku Utara, yaitu sekitar 3.020 jiwa per km². Kehidupan ekonomi warga bertumpu pada sektor pemerintahan, perdagangan, perikanan, dan hasil perkebunan seperti pala dan cengkih yang masih menjadi komoditas penting di Pulau Bacan.

Akses ke Labuha terutama melalui jalur laut dan udara. Pelabuhan di pantai selatan melayani kapal penumpang dari Ternate dan Ambon, sementara bandara kecil di Pulau Bacan melayani penerbangan perintis. Jalur darat menghubungkan Labuha dengan desa-desa lain di Pulau Bacan, meski kondisinya bervariasi. Bagi wisatawan, Labuha bukan kota dengan atraksi besar, tetapi menawarkan suasana kota kecil pesisir dengan latar perbukitan hijau dan laut yang tenang.

Warisan Kesultanan Bacan kini lebih banyak hidup dalam adat, cerita rakyat, dan nama tempat. Upaya pelestarian sejarah lokal masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan dokumentasi dan sumber tertulis. Generasi muda di Labuha mengenal masa kesultanan terutama dari cerita keluarga dan pelajaran sekolah, bukan dari arsip yang mudah diakses. Di sinilah peran jurnalis lokal dan peneliti sejarah menjadi penting: merawat ingatan agar jejak Bacan tidak hilang ditelan perubahan zaman.

Sebagai rujukan tambahan, https://dewaasia.net menyajikan informasi yang relevan untuk topik ini.